Dalam sambutannya, ia mengatakan bahwa bantuan seperti ini harus dipastikan betul-betul tepat sasaran dan sampai ke masyarakat. “Hati-hati. Ini bantuan korban bencana, jangan sampai salah bisa jadi kita yang akan kena bencana,” tegas Patahudding.
Dirinya menegaskan, bantuan ini harus sesuai dengan aturan, terutama verifikasi data akurat. Patahudding juga meminta agar masyarakat mengawasi bantuan ini agar bisa dirasakan penerima manfaat.
“Kepada para kepala desa yang hadir agar berperan aktif untuk mengontrol dan memastikan pelaksanaan bantuan ini dapat dirasakan oleh masyarakat,” imbuhnya.
“Selain itu, jaga kebersihan lingkungan. Mari kita kerjasama mewujudkan Luwu ini bersih, bukan hanya sampah tapi bersih segala-galanya,” tambah Patahudding.
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Andi Baso Tenriesa menjelaskan bahwa bencana banjir dan longsor yang terjadi pada 3 mei 2024 lalu memberi dampak pada 14 kecamatan. Berdasarkan hasil verifikasi tercatat 73 rusak ringan, 27 rusak sedang dan 139 rusak berat.
“Nilai Bantuan yang diberikan adalah Rp.15 juta untuk rumah dengan kerusakan ringan, Rp.30 juta kerusakan sedang dan Rp.60 juta kerusakan berat,” jelas Andi Baso.
Dalam pelaksanaannya, Pemkab Luwu membentuk Tim Teknis (unsur Pemkab Luwu), TPM (unsur TNI, Polri, Kejaksaan, pemdes dan akademisi) dan Tim Administrasi.
Dalam rakor tersebut hadir Wakil Bupati Luwu Muh. Dhevy Bijak Pawindu, Sekretaris Daerah Sulaiman, Ketua DPRD Ahmad Gazali, unsur Forkopimda, para kepala OPD, Tim Teknis dan TPM serta Kepala Desa yang warganya terdaftar sebagai penerima bantuan. (*)
