REAL NEWS | LUWU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu mendukung percepatan operasional PT Masmindo Dwi Area (MDA) sebagai langkah strategis untuk meningkatkan perekonomian daerah dan mengentaskan kemiskinan.
Dukungan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja DPRD Luwu ke Camp Awak Mas-PT MDA di Desa Ranteballa, Kecamatan Latimojong, Sabtu (19/4/2025). Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Ahmad Gazali, didampingi Wakil Ketua DPRD Andi Mammang, serta sejumlah anggota DPRD dari berbagai fraksi.
Kabupaten Luwu hingga 2024 masih menempati posisi ketiga sebagai kabupaten termiskin di Sulawesi Selatan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin di Luwu mencapai 11,70 persen. Sementara angka rata-rata kemiskinan di Sulawesi Selatan turun dari 8,70 persen di tahun 2023 menjadi 8,06 persen di tahun 2024.
Staf Ahli Bupati Luwu Bidang Politik dan Hukum, Masling Malik, menyampaikan harapan besar terhadap kontribusi PT MDA dalam mengubah status tersebut. “Harapan kami, Luwu bisa keluar dari kategori kabupaten miskin dengan hadirnya PT MDA,” ujarnya.
Agenda utama kunjungan adalah sinkronisasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu, khususnya untuk menyesuaikan dengan wilayah kontrak karya PT MDA yang mencakup sekitar 14.900 hektare di Kecamatan Latimojong.
Ketua DPRD Ahmad Gazali menekankan pentingnya sinkronisasi ini untuk mencegah tumpang tindih pemanfaatan ruang sebelum Peraturan Daerah (Perda) ditetapkan. Hal ini turut diamini oleh Wakil Ketua DPRD Andi Mammang, yang menyebutkan bahwa proses ini penting agar tidak terjadi ketertinggalan informasi dari pihak perusahaan.
Rombongan DPRD diterima oleh Acting Kepala Teknik Tambang PT MDA, Tri Adi Sugiarto, bersama jajaran manajerial. Tri Adi menyampaikan apresiasi atas kunjungan DPRD dan menyatakan komitmen perusahaan dalam mendukung sinkronisasi RTRW.
Ia menjelaskan, dari total luas kontrak karya, hanya sekitar 10 persen atau 1.430 hektare yang akan digunakan pada tahap awal operasional. Sisanya akan tetap menjadi kawasan hijau sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan lingkungan.
Anggota DPRD dari Fraksi PPP, Abd Akbar Sunali, mengingatkan agar pemanfaatan lahan memperhatikan kontur wilayah untuk meminimalisasi dampak lingkungan.
Kunjungan ini juga diikuti oleh sejumlah kepala dinas dan perwakilan dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti Dinas PUTR, Dinas Tenaga Kerja, BPBD, PTSP, BAPPELITBANDA, dan PERKIM. (*)
