REAL NEWS |Luwu-- Penutupan jalan umum menuju lokasi Awak Mas Project di Desa Rante Balla, Kecamatan Latimojong, yang melintasi empat kecamatan, kembali memicu kontroversi. Kondisi ini dinilai tidak selaras dengan situasi di lapangan, mengingat tuntutan terkait tenaga kerja lokal disebut telah dipenuhi.
Informasi yang diperoleh menyebutkan bahwa proses perekrutan tenaga kerja di Awak Mas Project telah dilakukan melalui mekanisme resmi yang melibatkan Kelompok Kerja (Pokja) bentukan pemerintah daerah. Bahkan, jumlah pekerja lokal yang direkrut diklaim telah memenuhi kuota yang ditentukan.
“Tenaga kerja dari masyarakat lokal sudah sesuai dengan porsi yang diberikan,” ungkap salah satu sumber.
Namun demikian, aksi pemblokiran jalan seperti yang terjadi di Desa Saronda, Kecamatan Bajo Barat, masih terus berlangsung. Dampaknya, ribuan pekerja mengalami kendala menuju lokasi kerja, mulai dari keterlambatan hingga potensi pengurangan pendapatan.
“Kami tertahan karena jalan ditutup. Padahal ini jalan umum milik pemerintah. Tuntutan mereka juga sebenarnya sudah dipenuhi,” keluh seorang pekerja, Minggu (5/4/2026).
Tak hanya menghambat mobilitas pekerja, penutupan jalan juga mengganggu distribusi logistik dan pasokan bahan bakar ke area operasional. Sejumlah kendaraan pengangkut dilaporkan tidak dapat melintas, yang berpotensi mengganggu aktivitas produksi secara keseluruhan.
Jika kondisi ini terus berlanjut, operasional proyek dikhawatirkan akan terganggu bahkan bisa terhenti secara bertahap, mengingat ketergantungan tinggi terhadap suplai logistik dan bahan bakar.
Pihak pengelola, PT Masmindo Dwi Area (MDA), diketahui telah menjalankan proses rekrutmen sesuai kesepakatan bersama pemerintah daerah melalui Pokja, sebagai upaya memastikan pemerataan kesempatan kerja bagi warga setempat.
Ketua Asosiasi Buruh Tanah Luwu (ABTL), Zainuddin, mengecam keras aksi pemblokiran tersebut. Ia menilai tindakan itu sudah melampaui batas penyampaian aspirasi dan justru merugikan kepentingan masyarakat luas.
Zainuddin mendesak aparat kepolisian agar segera bertindak tegas dan tidak membiarkan kondisi ini berlarut-larut. Ia juga mengingatkan potensi terjadinya konflik sosial jika situasi tidak segera dikendalikan.
“Jika tidak segera ditertibkan, bisa terjadi gesekan antarwarga. Kami tentu tidak menginginkan hal itu, tapi dampaknya sudah dirasakan banyak pihak,” tegasnya.
Di tengah kondisi di mana tuntutan telah dipenuhi namun aksi tetap berlangsung, muncul kecurigaan adanya kepentingan lain di balik pemblokiran jalan tersebut.
Publik mulai mempertanyakan motif sebenarnya dari aksi ini, apakah murni aspirasi atau ada pihak tertentu yang memanfaatkan situasi.
Indikasi yang beredar mengarah pada dugaan praktik jual beli kuota tenaga kerja, di mana aksi blokade diduga dijadikan alat tekanan untuk mengamankan kepentingan kelompok tertentu.
Situasi ini dinilai perlu mendapat perhatian serius dari aparat penegak hukum guna memastikan tidak terjadi praktik yang merugikan masyarakat.
“Ini tidak boleh dibiarkan. Jalan umum bukan alat untuk menekan kepentingan pribadi,” tutup Zainuddin.
Hingga kini, kondisi di lapangan masih memanas. Masyarakat pun menunggu langkah konkret aparat untuk menjaga ketertiban serta mencegah potensi konflik yang lebih luas. (*)
